Pamekasan (Surabaya Pagi) - Penolakan sejumlah calon Kepala Desa terhadap Perda Nomer 6 tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa soal Pilkades di Pamekasan, mendapat respon sejumlah pihak.
Menurut Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris, Perda Nomer 6 tahun 2012 tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama namun untuk detail aturan terkait Pilkades itu diatur oleh Peraturan Bupati. Jika dirasa memberatkan masyarakat soal persyaratan atau biaya pendaftaran, maka bisa menyampaikan hal tersebut kepada Tim pengarah Pilkades Tingkat Kabupaten melalui tim pengarah tingkat kecamatan.
”Memang dalam Perda itu tidak diatur secara detail soal Pilkades, terutama soal besaran biaya. Jika ada yang keberatan bisa disampaikan secara langsung dan tertulis kepada Tim Pengarah Kabupaten melalui Tim Pengarah Kecamatan,” ujar Suli Faris
Sementara Herman Kusnadi, Ketua Tim Pengarah Tingkat Kabupaten yang juga Plt Sekda Kabupaten Pamekasan meluruskan hal tersebut. Herman memaklumi yang menjadi keberatan dari Calon Kepala Desa. Namun sebagai eksekutif pihaknya harus menjalankan amanah Peraturan Daerah (Perda) sebab sudah menjadi konsekwensi bersama.
Ia menjelaskan sebelumnya besaran biaya Pilkades itu sekitar Rp 25 ribu per hak pilih atau surat suara. Namun dalam perjalanannya dinaikkan menjadi Rp 40 ribu.
“Dalam perjalanannya dari sebelumnya sekitar Rp. 25.000 per hak pilih, dinaikkan menjadi Rp. 40.000 per hak pilih karena setiap Pilkades selalu dikeluhkan oleh Panitia. Dan memang selalu kekurangan dana, semisal biaya keamanan dan lainnya,” jelasnya.
Namun Herman Kusnadi juga menegaskan, nilai Rp. 40.000 per hak pilih atau surat suara tersebut adalah nilai tertinggi, selebihnya bisa di musyawarahkan di tingkat Panitia dan BPD setempat. “Jadi masih bisa dibawah Rp.40.000, jika dirasa biaya operasional masih cukup tak sampai senilai itu,” pungkas Herman. Bam/sg
Selengkapnya baca disini
0 komentar:
Posting Komentar